HOTNEWS.ID - Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) telah mengalokasikan dana dukungan global senilai US$5,5 juta sejak tahun 2013, dengan porsi besar diarahkan ke Indonesia. Secara spesifik, sekitar US$1,94 juta, atau setara dengan Rp34,5 miliar, disalurkan untuk memfasilitasi petani sawit swadaya dalam memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan secara internasional.
Data terbaru RSPO menunjukkan progres signifikan dalam periode 2018 hingga 2026, di mana sekitar 89.650 hektare kebun sawit telah berhasil meraih sertifikasi keberlanjutan. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari 41.134 pekebun swadaya yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Selain dukungan langsung untuk sertifikasi, skema insentif lain juga telah disalurkan kepada kelompok petani, mencapai total sekitar Rp416 miliar. Dana ini bertujuan memperkuat kapasitas petani dalam mengadopsi praktik produksi yang lebih bertanggung jawab dan ramah lingkungan.
Guntur Cahyo Prabowo, Head of Smallholder Global RSPO, menekankan bahwa fokus utama dari bantuan ini melampaui sekadar transfer dana. "Yang paling penting bukan hanya bantuan yang diberikan, tetapi dampak jangka panjangnya terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemampuan petani dalam menerapkan praktik berkelanjutan," ujarnya saat Media Brunch RSPO di Jakarta pada Jumat (12/6/2026).
Guntur menambahkan bahwa sertifikasi berkelanjutan semakin krusial karena pasar global semakin menuntut adanya ketertelusuran dan praktik produksi yang etis. Sertifikasi ini juga berfungsi sebagai katalisator untuk pembentukan organisasi petani yang lebih solid dan terstruktur.
"Sertifikasi membutuhkan adanya entitas atau organisasi yang mampu memastikan kepatuhan terhadap standar. Di sisi lain, kepercayaan antarpetani juga perlu dibangun agar mereka bersedia berkelompok," jelas Guntur Cahyo Prabowo mengenai pentingnya kolaborasi antar pekebun.
Dilansir dari Bisnis.com, RSPO mencatat bahwa mayoritas dari sekitar 2,6 juta petani sawit di Indonesia masih beroperasi secara mandiri, sehingga membatasi akses mereka terhadap pembiayaan, pasar, dan proses sertifikasi yang kompleks.
Kondisi ini diperburuk oleh panjangnya rantai pasok tandan buah segar (TBS) yang memengaruhi posisi tawar petani saat menjual hasil panen mereka ke pabrik kelapa sawit. Penguatan kelompok tani diyakini menjadi solusi strategis untuk mengatasi masalah ini.
"Harapannya, ketika petani dapat berkelompok, mereka bisa memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan bahkan menjangkau pasar secara langsung," ungkap Guntur, menyoroti potensi peningkatan efisiensi dan pendapatan melalui kolektivitas.
